TUGAS MANDIRI
MANAJEMEN KEUANGAN SEKOLAH
Disusun untuk Memenuhi Tugas Mata
Kuliah
Manajemen Pendidikan Agama Islam
 |
Oleh:
SIDIQ KURNIAWAN
NPM. 1302951
Mata
Kuliah : Manajemen Pendidikan Agama
Islam
Prodi/Smt : Pendidikan Agama Islam / III
Beban
Studi : 3 SKS
Dosen : Prof. Dr. H. Juhri Abdul
Mu’in, M.Pd
PROGRAM PASCASARJANA (PPs)
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) JURAI SIWO METRO
TAHUN 2014
KATA
PENGANTAR
Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang
telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya kepada penulis sehinganya dapat menyelesaikan makalah Mata
Kuliyah Manajemen Pendidikan Islam dengan judul Mnajemen Keuangan Sekolah.
Makalah
ini penulis susun untuk memenuhi tugas Mata Kuliyah Manajemen Pendidikan Agama
Islam. Atas terwujudnya penulisan makalah ini, penulis mengucapkan terima masih
kepada: Prof. Dr. H. Juhri Abdul Mu’in, M.Pd, selaku dosen Mata Kuliyah
Manajemen Pendidikan Agama Islam, yang telah memberikan bimbingan dan arahan
serta kesempatan kepada penulis dalam penyelasaian makalah ini.
Kritik
dan saran sangat penulis harapkan dari para pembaca demi untuk lebih baiknya
penyusunan makalah yang akan datang. Akhirnya penulis berharap semoga makalah
ini dapat memberikan manfaat khususnya kepada penulis dan umumnya kepada para
pembaca. Amin.
Metro, 26 Nopember 2014
Penulis
Sidiq Kurniawan
NPM. 1302951
DAFTAR
ISI
HALAMAN JUDUL................................................................................................. i
KATA PENGANTAR............................................................................................. ii
DAFTAR ISI........................................................................................................... iii
BAB I PENDAHULUAN......................................................................... ....... 1
BAB II PEMBAHASAN.................................................................................... 2
MANAJEMEN
KEUANGAN SEKOLAH.......................................... 2
A.
Pengertian....................................................................................... 2
B.
Manajemen Keuangan Sekolah....................................................... 3
C.
Fungsi Manajemen Keuangan......................................................... 4
D.
Prinsip-prinsip Manajemen
Keuangan............................................. 6
E.
Rencana Anggaran dan
Sumber Dana Sekolah.............................. 9
BAB III KESIMPULAN DAN PENUTUP....................................................... 11
DAFTAR
PUSTAKA 12
BAB I
PENDAHULUAN
Sejalan dengan berkembangnya otonomi
daerah, di dalam lingkup pendidikan formal, mulai muncul konsep Manajemen
Berbasis Sekolah (MBS) yang menjadikan pengelolaan pendidikan lebih terarah dan
terkoordinasi dengan baik dari segi penyelenggaraan, pendanaan, pengembangan, dan
pengawasan. Menurut Depdiknas (2007), di dalam pelaksanaan MBS, ada tiga hal yang
perlu dilaksanakan, yaitu: (1) manajemen sekolah (fungsi dan substansinya) di
dalam kerangka MBS; (2) pembelajaran aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan
(PAKEM); dan (3) peningkatan peran serta masyarakat dalam mendukung program
sekolah.
Partisipasi masyarakat di dalam
penyelenggaraan pendidikan telah diamanat-kan pada Undang-undang Nomor 20 Tahun
2003 pasal 8, yang disebutkan bahwa “masyarakat berhak berperan serta dalam
perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan” serta
pasal 9 yang berbunyi “masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya
dalam penyelenggaraan pendidikan”.
Jurnal Pendidikan Penabur -
No.13/Tahun ke-8/Desember 2009 81 Implikasi Manajemen Keuangan Sekolah Masyarakat
akan mendukung program sekolah apabila kepala sekolah mampu menyelenggarakan
manajemen pendidikan yang transparan, terutama transparansi dalam hal manajemen
keuangan. Sesuai dengan prinsip akuntabilitas, masyarakat berhak mengetahui apa yang telah
disumbangkannya kepada sekolah, baik tingkat efisiensi maupun efektivitasnya.
Dengan demikian, kepala sekolah perlu memiliki kemampuan untuk mengelola keuangan
sekolah secara transparan, akuntabel, efektif, dan efisien.
Salah satu masalah fundamental di
dalam sistem pendidikan nasional adalah sulitnya memperoleh informasi keuangan
sekolah yang terstandarisasi. Oleh karena itu, pembenahan manajemen keuangan
sekolah harus dimulai dengan cara menyusun teknik-teknik pengelolaan keuangan
sekolah yang komprehensif sesuai dengan standar akuntansi dan keuangan yang
berlaku secara umum.
BAB
II
MANAJEMEN
KEUANGAN SEKOLAH
A.
Pengertian
Manajemen
keuangan (financial management) adalah segala aktifitas organisasi yang
berhubungan bagaimana memperoleh dana, dan mengella aset sesuai tujuan
organisasi secara menyeluruh. Kata
“manajemen” (management) mempunyai
beberapa arti, tergantung pada konteksnya. Dalam bahasa Inggris, management berasal dari kata kerja to
manage yang dalam bahasa Indonesia dapat berarti mengurus, mengatur,
mengemudikan, mengendalikan, mengelola, menjalankan melaksanakan dan memimpin.[1]
Ada banyak pengertian manajemen yang telah dikemukakan oleh para ahli.
Salah satunya adalah, Silalahi mengartikan “manajemen sebagai proses
perencanaan, pengorganisasian, pengisian staf, pemimpinan, dan pengontrolan
untuk optimasi penggunaan sumber-sumber dan pelaksanaan tugas-tugas dalam
mencapai tujuan organisasional secara efektif dan efisien”.[2]
Bedasarkan beberapa pendapat mengenai manajemen yang di kemukakan para ahli, dapat di
ambil pengertian bahwa manajemen merupakan suatu usaha mencapai tujuan tertentu
dengan menggunakan dan memberdayakan semua sumber daya, baik manusia maupun
sumber daya lainnya. Manajemen adalah seni. Seni dalam mengorganisasi sesuatu
untuk mewujudkan seuatu tujuan tertentu.
Secara
historis manajemen keungan ini juga pernah mengalami perkembangan. Pada tahun
1940-1950-an, misalnya, manajemen ini mulai dipelajari secara lebih luas, dan
kemudian mengalami pembaruan pada tahun 1960-1970-an. Manajemen ini kemudian
mengalami perkembangan pesat pada tahun 1970-an awal abad 21.
Penyelenggaraan
kegiatan di lingkungan suatu organisasi kerja, baik yang bersifat manajemen
administratif maupun manajemen operatif, sangat memerlukanpenyediaan sebuah
dana. Kegiatan pengelolaan dana memerlukan pula kegiatan perencanaan,
pengorganisasian, bimbingan dan pengarahan, kontrol, komunikasi, dan bahkan
ketatausahaan. Terkait dengan itu, manajemen keuangan dapat dilihat dari dua
aspek.
Pertama manajemen
dalam arti sempit. Pada aspek manajemen mengandung pengertian segala pencatatan
masuk dan keluarnya keuangan dalam membiayai kegiatan organisasi berupa tata
usaha atau tata penbukuan keuangan.
Kedua, manajemen
keuangan dalam arti luas. Dalam aspek ini manajemen mengandung pengertian
penentuan kebijaksanaan dalam pengadaan dan penggunaan keuagan untuk mewujudkan
kegiatan organisasi kerja berupa kegiatan perencanaan, pengaturan,
pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan.
B.
Manajemen Keuangan Sekolah
Manajemen
keuangan sekolah adalah seluruh proses kegiatan yang direncanakan dan
dilaksanakan / diusahakan secara sengaja dan sungguh-sungguh, serta pembinan
secara kontinu terhadap biaya operasional sekolah sehingga kegiatan pendidikan
lebih efektif dan efisien serta mebantu pencapaian tujuan pendidikan. Adapun
prosedur manajemen keuangan sekolah adalah:
a.
Dana
masukan (input)
b.
Budgeting
(perencanaan anggaran), meliputi kegiatan penutupan RAPBS, diajukan
ke Kakanwil Provinsi, disetujui oleh BP3, disahkan oleh Gubernur, APBS yang
sah.
c.
Throwput
(pelaksanaan proses/operasional)
d.
Output
(hasil usaha)
Disebutkan
dalam UUSPN tahun 2003 pasal 48 ayat 1, pengelolaan dana pendidikan berdasarkan
pada prinsip keadilan, efisiensi, transparan dan akuntabilitas public.
C.
Fungsi Manajemen Keuangan
Disetiap
organisasi biasanya terdapat bagian keuangan. Bagian ini merupakan titik pusat
dalam pengambilan keputusan ditingkat pemimpin puncak (top manajement).
Sehingga bagian keuangan bertanggung jawab atas perumusan kebijaksanaan
keuangan suatu organisasi.
Demikian
juga pada setiap sekolah yang telah memfungsikan organisasi pendidikan akan
terdapat bagian keuangan. Orang yang memimpin bagian keuangan disebut
manajer/bagian keuangan. Manajer keuangan ini mempunyai dua tugas yaitu sumber
dana dan penggunan dana.
Perencanaan
tersebut bertujuan untuk dapat mencapai maksimalisasi nilai organisasi. Fungsi
dan tanggung jawab manajer/bagian keuangan merencanakan sumber dana dan
penggunaan dana yang diperoleh itu disebut manajemen keuangan.
Selain
tugas yang telah disebutkan di atas, kegiatan penting manajer/bagian keuangan
lainnya ada empat aspek.
Pertama, dalam
perencanaan dan perkiraan, manajer/bagian keuangan harus bekerja sama dengan
manajer lainnya yang ikut bertanggung jawab atas perencanaan umum organisasi.
Kedua, manajer/bagian
keuangan harus memusatkan perhatian pada berbagai keputusan investasi dan
pembiayaannya, serta segala hal yang berkaitan dengannya.
Ketiga, manajer/keuangan
harus bekerja sama dengan manajer lainnya yang ada diorganisasi supaya dalam
melaksanakan kegiatannya dapat seefisien mungkin.
Keempat, memanfaatkan
pasar uang dan pasar modal sebagai sumber dana bagi organisasi.
Berdasarkan
empat aspek yang telah disebutkan tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa
seorang manajer/bagian keuangan berhubungan langsung dengan keputusan
organisasi yang akan memengaruhi nilai organisasi.
Terkait
dengan itu, manajer/bagian keuangan mempunyai tugas untuk keputusan:
a.
Apakah
suatu investasi yang telah direncanakan dapat dilakukan atau tidak?
b.
Bagaimana
pembiayaannya, apakah sesuai dengan rencana dan memungkinkan untuk dilakukan
sesuai dengan cara yang tersedia.
Bagian
keuangan dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh bendaharawan (treasurer)
dan bagian akutansi (controller).
Dengan demikian, fungsi bagian keuangan dipisahkan menjadi dua jabatan yaitu:
1.
Bandaharawan
(treasurrer)
Bendaharawan
bertanggung jawab atas perolehan (akuisisi) dana dan pengamanannya disamping
itu juga bertanggung jawab dalam hal:
a.
Pengadaan
uang tunai
b.
Membuat
laporan posisi kas dan modal kerja
c.
Menyusun
anggaran kas
d.
Manajemen
kredit, asuransi dan urusan pensiun
2.
Akuntansi
Bagian
akuntasi mempunyai tugas mencatat (recording) dan membuat laporan (reporting)
tentang informasi keuangan organisasi. Tanggung jawab Controller yang
lain adalah:
a.
Menyusun
anggaran dasar dan laporan keuangan
b.
Urusan
penggajian
c.
Menghitung
pajak
d.
Memeriksa
Internal Inside Corp
Pada
perusahaan kecil yang melaksanakan tugas bendaharawan dan akuntasi biasanya
pemilik sendiri. Pemilik yang merencanakan, mencatat, melaporkan, dan
mengadakan pemerksaan. Demikian di sekolah yang tergolong kecil, tenaga
kependidikan (TU atau Guru) yang ditunjuk kepala sekolah untuk menjadi bagian
keuangan biasanya merangkap sebagai bendaharawan sekaligus akuntan.
Sedangkan
pada sekolah yang tergolong besar dan maju, bagian keuangan sudah memilike
beberap staf sebagai bendaharawan, Tu maupun akuntan, dan orang yang ditunjuk
sebagai manajer/kasubag keuangan merupakan tenaga yang profesional dalam
bidangnya dan bukan lagi diambil dari tenaga pendidik.[3]
D.
Prinsip-Prinsip
Manajemen Keuangan
Manajemen keuangan sekolah perlu memperhatikan sejumlah prinsip.
Undang-undang No 20 Tahun 2003 pasal 48 menyatakan bahwa pengelolaan dana
pendidikan berdasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan
akuntabilitas publik. Disamping itu prinsip efektivitas juga perlu mendapat
penekanan. Berikut ini dibahas masing-masing prinsip tersebut, yaitu
transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi.[4] Adapun
penjabarannya adalah sebagai berikut:
1.
Transparansi
Transparan berarti adanya keterbukaan. Transparan di bidang manajemen
berarti adanya keterbukaan dalam mengelola suatu kegiatan. Di lembaga
pendidikan, bidang manajemen keuangan yang transparan berarti adanya
keterbukaan dalam manajemen keuangan lembaga pendidikan, yaitu keterbukaan
sumber keuangan dan jumlahnya, rincian penggunaan, dan pertanggungjawabannya
harus jelas sehingga bisa memudahkan pihak-pihak yang berkepentingan untuk
mengetahuinya.
Transparansi keuangan sangat diperlukan dalam rangka meningkatkan dukungan
orangtua, masyarakat dan pemerintah dalam penyelenggaraan seluruh program
pendidikan di sekolah. Disamping itu transparansi dapat menciptakan kepercayaan
timbal balik antara pemerintah, masyarakat, orang tua siswa dan warga sekolah
melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh
informasi yang akurat dan memadai.
Beberapa informasi keuangan yang bebas diketahui oleh semua warga sekolah
dan orang tua siswa misalnya rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah
(RAPBS) bisa ditempel di papan pengumuman di ruang guru atau di depan ruang
tata usaha sehingga bagi siapa saja yang membutuhkan informasi itu dapat dengan
mudah mendapatkannya. Orang tua siswa bisa mengetahui berapa jumlah uang yang
diterima sekolah dari orang tua siswa dan digunakan untuk apa saja uang itu.
Perolehan informasi ini menambah kepercayaan orang tua siswa terhadap sekolah.
2.
Akuntabilitas
Akuntabilitas adalah kondisi seseorang yang dinilai oleh orang lain karena
kualitas performansinya dalam menyelesaikan tugas untuk mencapai tujuan yang
menjadi tanggung jawabnya. Akuntabilitas di dalam manajemen keuangan berarti
penggunaan uang sekolah dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan perencanaan
yang telah ditetapkan.
Berdasarkan perencanaan yang telah ditetapkan dan peraturan yang berlaku
maka pihak sekolah membelanjakan uang secara bertanggung jawab.
Pertanggungjawaban dapat dilakukan kepada orang tua, masyarakat dan pemerintah.
Ada tiga pilar utama yang menjadi prasyarat terbangunnya akuntabilitas,
yaitu:
a.
adanya transparansi para
penyelenggara sekolah dengan menerima masukan dan mengikutsertakan berbagai
komponen dalam mengelola sekolah,
b.
adanya standar kinerja di
setiap institusi yang dapat diukur dalam melaksanakan tugas, fungsi dan
wewenangnya,
c.
adanya partisipasi untuk
saling menciptakan suasana kondusif dalam menciptakan pelayanan masyarakat
dengan prosedur yang mudah, biaya yang murah dan pelayanan yang cepat.
3.
Efektivitas
Efektif seringkali diartikan sebagai pencapaian tujuan yang telah
ditetapkan. Efektivitas lebih menekankan pada kualitatif outcomes.
Manajemen keuangan dikatakan memenuhi prinsip efektivitas kalau kegiatan yang
dilakukan dapat mengatur keuangan untuk membiayai aktivitas dalam rangka
mencapai tujuan lembaga yang bersangkutan dan kualitatif outcomes-nya
sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
4. Efisiensi
Efisiensi adalah perbandingan yang terbaik antara masukan (input) dan
keluaran (out put) atau antara daya dan hasil. Daya yang dimaksud meliputi
tenaga, pikiran, waktu, biaya. Perbandingan tersebut dapat dilihat dari dua hal:
a.
Dilihat dari segi penggunaan waktu,
tenaga dan biaya:
Kegiatan dapat dikatakan efisien kalau penggunaan
waktu, tenaga dan biaya yang sekecil-kecilnya dapat mencapai hasil yang
ditetapkan.
b.
Dilihat dari segi hasil
Kegiatan dapat dikatakan efisien kalau dengan
penggunaan waktu, tenaga dan biaya tertentu memberikan hasil sebanyak-banyaknya
baik kuantitas maupun kualitasnya.
Tingkat efisiensi dan efektivitas yang tinggi memungkinkan terselenggaranya
pelayanan terhadap masyarakat secara memuaskan dengan menggunakan sumber daya
yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab.
E.
Rencana
Anggaran dan Sumber Dana Sekolah
Anggaran belanja adalah suatu pernyataan yang terurai
tentang sumber-sumber keuangan yang perlu untuk melaksanakan berbagai program
sekolah selama periode satu tahun fiskal. Proses pembuatan anggaran pendidikan
melibatkan penentuan pengeluaran maupun pendapatan yang bertalian dengan
keseluruhan operasi sekolah.[5]
a. Jenis
Kegiatan
1.
Kegiatan operasi, yaitu
kegiatan-kegiatan dengan menggunakan alat atau tanpa alat yang berkaitan dengan
proses belajar mengajar baik dalam maupu di luar kelas.
2.
Kegiatan Perawatan, yaitu kegiatan
perawatan yang dilakukan untuk memelihara dan memperbaiki sarana dan prasarana
yang ada di sekolah agar sarana prasaran tersebut dapat berfungsi dalam
menunjang kelancaran proses belajar mengajar.
b. Sumber Dana
Sumber dana
untuk penyelenggaraan kegiatan pendidikan di sekolah, yaitu:
1.
Dari pemerintah berupa:
- Anggaran Rutin (DIK)
- Anggaran Operasional, pembangunan dan perawatan
(OPF)
- Dana Penunjang Pendidikan (DPP)
2.
Dari orang tua siswa, adalah dana
yang dikumpulkan dari pengurus BP3/ komite sekolah dari orang tua siswa.
3.
Dari masyarakat, misalnya: sumbangan
perusahaan industri, lembaga sosial donatur, tokoh masyarakat, alumni, dsb.
c. Penyususnan
Rencana Operasional (RENOP)
Dalam
penyususnan RENOP sebaiknya menempuh kebijakan berimbang, dan pelaksanaan
operasional di sekolah membentuk team work yang terdiri dari para wakil kepala
sekolah dibantu para wakil kepala sekolah dibantu beberapa guru senior. Atas
dasar hasil kerja team tersebut baru dibahas dalam forum rapat dewan guru dan
nara sumber lain yang dianggap perlu, sehingga akan bertanggung jawab terhadap
keberhasilan rencana tersebut.
Untuk
memformat program kerja tersebut, langkah-langkah yang dilakukan :
1.
Menginventarisir kegiatan sekolah
pada tahun ajaran mendatang
2.
Menyusun list kegiatan menurut
sekolah prioritas
3.
Menentukan sasaran atau volume
4.
Menentukan unit cost dengan
membandingkan unit cost atau penjajakan ke jalan
5.
Menghimpun data pendukung :
Ø Data sekolah
( murid, guru, pegawai, pesuruh, jam mengajar, praktik laboratorium)
Ø Data fisik (
gedung, ruang kepsek, ruang guru, ruang laboratorium, WC, dan lain-lain)
6.
Membuat kertas kerja dan laporan
7.
Menentukan sumber dana dan pembenaan
anggaran
8.
Menuangkan dalam format baku untuk
usulan RENOP
9.
Proses usulan atau pengiriman
Sementara itu, menurut Consortium
on Renewing Education Sekolah (lembaga pendidikan) mempunyai lima bentuk
modal yang perlu dikelola untuk keberhasilannya yaitu:
1.
Integrative capital (modal
integrative)
2.
Human capital (modal manusia)
3.
Financial capital (modal keuangan)
4.
Social capital (modal social)
5.
Political capital (modal politik)
BAB
III
KESIMPULAN
DAN PENUTUP
A.
Kesimpulan
Manajemen keuangan merupakan
salah satu substansi manajamen sekolah yang akan turut menentukan
berjalannya kegiatan pendidikan di sekolah. Sebagaimana yang terjadi di
substansi manajemen pendidikan pada umumnya, kegiatan manajemen keuangan
dilakukan melalui proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan,
pengkoordinasian, pengawasan atau pengendalian. Adapun
tujuan dari manajemen keuangan adalah untuk memperoleh, dan mencari peluang
sumber-sumber pendanaan bagi kegiatan sekolah, agar bisa menggunakan dana
secara efektif dan tidak melanggar aturan, dan membuat laporan keuangan yang
transparan dan akuntabel. Ada beberapa
prinsip manajemen
keuangan sekolah, yaitu transparansi,
akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi.
Prinsip-prinsip
manajemen tersebut ternyata tidak
diterapkan di semua sekolah. Ada beberapa masalah dalam manajemen keuangan
sekolah antara lain: penyalahgunaan keuangan untuk memperkaya diri (korupsi),
membebankan pembiayaan kepada siswa didik, pelaporan keuangan yang penuh
manipulasi, pembelanjaan keuangan yang tidak tepat guna, dan lain sebagainya.
Masalah-masalah tersebut harus mendapatkan perhatian, khsususnya dari
pemerintah dan komite sekolah, sehingga tidak menghambat dan merugikan banyak
pihak.
B.
Penutup
Demikian
yang dapat penulis sajikan mengenai pembahasan tentang Manajemen Keuangan
Sekolah dalam mata kuliah Manajemen Pendidikan Agama Islam. Tentunya dalam
pembahasan ini banyak kekurangan, kritik dan saran beserta masukan yang
sifatnya membangun sangatlah penulis harapkan demi untuk lebih baiknya dalam
pembahasan-pembahasan yang mendatang.
DAFTAR PUSTAKA
Direktorat
Tenaga Kependidikan. Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga
Kependidikan. Materi Pembinaan Profesi Kepala Sekolah/Madrasah. Departemen
Pendidikan Nasional, 2007.
John M.Echols dan Hasan Shadily, Kamus Inggris Indonesia. PT. Gramedia: Jakarta, 2005.
Keppres No. 24 Tahun 1995 Tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara dan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional serta Menteri Keuangan
Mulyono, Manajemen Administrasi
& Organisasi Pendidikan, Joajakarta: Ar-Ruzz Media, 2009.
Silalahi, Ulbert, Pemahaman Praktis Asas-asas Manajemen. Cet. Kedua,
Mandar Maju: Bandung, 2002.
[2] Silalahi, Ulbert, Pemahaman Praktis Asas-asas Manajemen. 2002. Cet.
Kedua, Mandar Maju: Bandung, h. 4.
[3] Mulyono, Manajemen
Administrasi & Organisasi Pendidikan, 2009, Joajakarta: Ar-Ruzz Media,
h. 180-183
[4] Direktorat Tenaga Kependidikan. Direktorat Jenderal
Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan. Materi Pembinaan Profesi
Kepala Sekolah/Madrasah. 2007. Departemen
Pendidikan Nasional., h. 9-17
[5] Keppres No. 24 Tahun
1995 Tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Keputusan
Menteri Pendidikan Nasional serta Menteri Keuangan
Tidak ada komentar:
Posting Komentar